Indonesia Menuju MDGs 2015
(Terbit di Harian Pikiran Rakyat, Selasa 27 Oktober 2009)
Dalam pidato pelantikannya, Presiden SBY menegaskan bahwa Indonesia akan berusaha berada di garis depan, dalam upaya untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik dan sebagai pelopor dalam memperjuangkan Millennium Development Goals (MDGs). Ini berarti, MDGs akan menjadi target utama pemerintah RI selama 5 tahun mendatang.
Yang jadi pertanyaan, mampukah kita merealisasikan target tersebut, agar menjadi bangsa yang besar dan bermartabat?
Millennium Development Goals (MDGs) adalah delapan tujuan pembangunan sebagai respons atas permasalahan global, yang akan dicapai pada 2015. MDGs merupakan inti dari deklarasi milenium yang diadopsi 189 negara dan ditandatangi 147 kepala negara saat UN Millennium Summit, September 2000.
MDGs terdiri atas delapan tujuan, 18 target, dan lebih dari 40 indikator. Kemudian target itu dipertegas lagi pada Konferensi Tingkat Tinggi para pemimpin dunia 22-24 September 2008, di New York City. Delapan tujuan tersebut antara lain memberantas kemiskinan dan kelaparan; mewujudkan pendidikan dasar yang merata dan universal; memajukan kesetaraan gender; mengurangi tingkat mortalitas anak; memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil; memerangi HIV-AIDS, malaria, dan penyakit lain; menjamin kelestarian lingkungan; dan menjalin kerja sama global bagi kesejahteraan.
Kesiapan Indonesia
Indonesia sebagai anggota PBB sangat menyadari pentingnya MDGs, dalam kerangka berbangsa dan bernegara sesuai filosofi hidup Pancasila dan pegangan dasar UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia bertekad dapat mencapai MDGs pada 2015. Namun, tantangan dan hambatan yang dihadapi cukup besar. Masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dalam pembangunan.
Sebagai contoh, saat ini masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan hampir 35 juta jiwa, anak terlantar mendekati 3 juta, balita terlantar 300.000, anak nakal 210.000, anak jalanan 110.000, dan orang tua terlantar mendekati 2 juta. Padahal, sesuai tujuan pertama MDGs, jumlah ini harus diturunkan sampai separuh pada 2015.
Sementara itu, dilihat dari pemerataan pendidikan, parameter yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Pada 1992, APM SD/MI tercatat 88,7 persen dan pada 2008 mencapai 94,73 persen. Sementara itu, APM SMP/MTs. 1992 adalah 41,9 persen dan mencapai 66,52 persen pada 2008. Jumlah yang lebih kecil lagi untuk APM SMA/MA. Tidaklah heran jika Indonesia menempati peringkat ke-111 dalam Laporan Pembangunan Manusia 2009, yang berarti lebih rendah dari Sri Langka (102) maupun Palestina (110).
Selain itu, bidang kesehatan juga belum menghasilkan prestasi yang memadai. Misalnya penurunan angka kematian ibu per 100.000 jiwa, yang saat ini masih 307 dari target 110 pada 2015. Tidak jauh beda dalam pencegahan dan penyembuhan penyakit menular, seperti malaria, TBC, dan HIV-AIDS.
Demikian pula dalam aspek lingkungan hidup seperti pencapaian target penyediaan air bersih. Saat ini hanya 18 persen penduduk yang memperoleh akses ke sumber air minum yang baik dan baru 45 persen yang memperoleh akses sanitasi memadai. Padahal MDGs mencanangkan pada 2015, sebanyak 69 persen penduduk Indonesia memiliki akses air minum yang layak dan 72,5 persen penduduk harus memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai.
Upaya
Sebenarnya, pada periode lalu pemerintah sudah berkomitmen menempatkan MDGs sebagai referensi penting pembangunan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan MDGs sebagai bahan acuan dalam pembangunan, mulai tahap perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai tahap implementasi. Namun kenyataannya, masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah yang baru ini harus menciptakan program-program baru yang taktis dan realistis, serta melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan lebih optimal lagi.
Sebagai contoh, program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam jangka pendek, program ini memang bisa membantu masyarakat. Namun, ke depannya sebaiknya tidak dilanjutkan karena akan membebani APBN. Program yang lebih tepat harus digunakan, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kedua program itu dinilai bagus dalam menyukseskan MDGs, meskipun pelaksanaannya belum 100 persen%.
Sementara itu, menyadari bahwa sumber pendanaan dalam negeri masih belum mencukupi, dukungan internasional sangat penting bagi penyuksesan MDGs. Namun, kita tidak boleh bergantung pada pihak asing saja. Kemandirian juga sangat diperlukan, sampai titik darah penghabisan.
Selain itu, target MDGs tersebut tidak akan bisa dicapai secara sporadis, perlu dilakukan upaya berjenjang. Mulai dengan target yang harus diselesaikan dalam seratus hari. Kemudian dilanjutkan dengan target pencapaian per tahun, sampai setelah lima tahun nanti. Yang lebih penting lagi, untuk mencapai tujuan MDGs, diperlukan koordinasi, kerja sama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah yang baru (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademisi, media, sektor swasta, dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai bisa tersebar merata di seluruh Indonesia.
Harapannya, jika semua menyadari bahwa bangsa ini sangat butuh kerja keras untuk mencapai target MDGs 2015, kita pasti akan bisa meraihnya, agar menjadi bangsa yang besar dan bermartabat!***
Penulis, Direktur Operasional MST Preneurs UGM Yogyakarta, dan Kandidat Doktor di Universiti Teknologi Petronas Malaysia.
